SOKOGURU, JAKARTA – Isu sensitif mengenai tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 kembali mencuat ke ruang publik.
Kasus pemerkosaan massal menjadi perdebatan panas usai pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menuai kritik tajam dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Bahkan, dua legislator perempuan menangis karena merasa pernyataan Fadli menyakiti hati para korban.
Baca juga: Sejarah Bukan Milik Penguasa, Anggota DPR Kritik Ucapan Menteri Fadli Zon soal Mei 1998
Insiden ini bermula saat Fadli Zon menyampaikan bahwa dirinya telah membaca data Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), namun mengingatkan agar tidak terjebak dalam "narasi adu domba kekuatan asing".
Ia juga menyinggung laporan lama yang menyebut adanya teriakan takbir saat aksi pemerkosaan, yang menurutnya perlu diverifikasi lebih dalam.
Fadli Zon Tolak Diksi ‘Massal’ dalam Kasus Pemerkosaan Tahun 198
Meski Fadli mengakui telah terjadi pemerkosaan pada 1998, ia meragukan diksi "massal" karena minimnya bukti hukum dan pelaku yang teridentifikasi.
Baca juga: Fadli Zon Disebut Langgengkan Penyangkalan Tragedi 1998, DPR Siap Panggil Menteri Kebudayaan!
Pernyataan ini langsung memicu interupsi dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati yang terlihat menangis saat menyampaikan pandangannya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati (tengah). (Dok.DPR RI)
“Pak Fadli Zon ini bicara, kenapa semakin sakit ya. Pemerkosaan itu nyata. Saya ada di Jakarta saat kejadian, dan tak bisa pulang beberapa hari. Jangan sepelekan luka para korban,” ujar Esti dengan suara bergetar.
Anggota DPR Minta Menbud Minta Maaf
Esti meminta agar Menteri Fadli Zon segera meminta maaf kepada publik, karena pernyataannya dianggap melukai perasaan korban dan memicu kontroversi di masyarakat luas.
Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends juga menyampaikan hal serupa.
Baca juga: Penulisan Ulang Sejarah RI Menuai Kritik, Anggota DPR Bonnie Triyana Soroti Istilah 'Sejarah Resmi'
Ia menegaskan, sebagai aktivis perempuan yang turut menangani kasus kekerasan seksual 1998 bersama Komnas Perempuan, dirinya menjadi saksi betapa sulitnya korban untuk bersuara karena ketakutan dan tekanan luar biasa saat itu.
“Korban benar-benar ada. Apapun istilahnya, massal atau tidak, luka itu nyata dan negara wajib meminta maaf. Ini soal kemanusiaan,” tegas Mercy.
Mercy bahkan menyerahkan tiga dokumen penting kepada Fadli Zon, termasuk dokumen resmi TGPF era Presiden BJ Habibie sebagai bukti pendukung atas tragedi pemerkosaan 1998.
Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon akhirnya menyampaikan permintaan maaf, bila pernyataannya dinilai kurang sensitif terhadap para korban.
“Saya mengutuk kekerasan seksual dalam peristiwa '98. Jika ada pandangan yang berbeda, itu adalah pendapat pribadi. Tapi saya tidak sepakat dengan penggunaan diksi ‘massal’,” ujar Fadli dalam klarifikasinya.
Rapat yang semula membahas soal pelestarian budaya berubah menjadi ruang kritik tajam terhadap cara negara menghadapi luka sejarah, terutama soal pengakuan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual di masa lalu. (*)
